Posts
Permensos 15 tahun 2018 Tentang SLRT
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU
Rumah Harapan Hidup Sejahtera (RHHS)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mengembangakan melalui program Rumah Harapan Hidup Sejahtera (RHHS) sebagai sebuah replikasi yang sinergis antara Pusat dan daerah. Lembaga yang dicita-citakan sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Single Window Service (SWS) ini diharapkan mampu menjadi pilar percepatan dan ketepatan pelayanan bagi warga miskin untuk mendapatkan layanan terbaik terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang disediakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa. PAPARAN "INCLUSIVE ECONOMIC GROWTH". Menjadi pembicara di acara seminar, bagian dari IMF-World Bank annual meeting di Bali. Paparan tentang rencana ekonomi inklusi yang memastikan warga miskin Jawa Barat bisa bangkit dan sejahtera dan naik kelas menjadi kelas menengah. Strategi Yang memastikan warga desa bisa sejahtera setara dengan warga kota. Doakan visi ini lancar selama 2018-2023. WEST JAVA FOR ALL. #JABARJUARA https://www.inst...
ISO 26000 Sebagai Pedoman Baru Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
ISO 26000 SEBAGAI PEDOMAN BARU TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) DOWNLOAD ISO 26000 Overview Pengertian CSR (Corporate social responsibility) CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic-stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah golden-rules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Den...
Singkronisasi Pendaftaran Digital Lembaga Kesejahteraan Sosial
SINKRONISASI PENDAFTARAN DIGITAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL Disampaikan Oleh: DR. Marjuki, MSc (Staf Ahli Bidang Potensi & Sumber Kesejahteraan Sosial) Drs. Wawan Mulyawan, MM (Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah) LATAR BELAKANG Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk tujuan mulia tersebut mensyaratkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangatlah diperlukan wadah sebagai naunga...
Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
STANDAR NASIONAL SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL