PSM

Pekerja Sosial Masyarakat


Mendengar kata “PSM” pada umumnya orang berpikir tentang klub persepakbolaan di Makasar, karena orang mengira PSM adalah Persatuan Sepak bola Makasar, bukan itu bro….. yang dimaksud PSM disini adalah “Pekerja Sosial Masyarakat”. PSM dikenal sudah sejak lama hal ini bisa kita lihat didalam produk perundang-undangan di Kemensos dulu namanya Departemen Sosial yaitu Keputusan Menteri Sosial No. 28/HUK/1987 tentang PSM artinya bahwa 28 tahun yang lalu sudah dicanangkan keberadaan PSM.
Terlepas dari kapan PSM berdiri yang pasti sekarang PSM masih eksis dan justru lebih diberdayakan dan ditingkatkan keberadaannya hal ini terbukti dengan diterbitkannya peraturan baru tentang PSM dan mencabut peraturan lama diganti dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat  atau PSM.
 Apa sih yang dimaksud dengan PSM ?
Menurut Permensos RI no. 01 tahun 2012 adalah “ Seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial” jelasnya sebagai seorang PSM tidak hanya sekedar ingin gaya-gaya saja akan tetapi lebih ditekankan pada dedikasi /pengabdian sosial dan kemampuan untuk melaksanakan misi sosialnya.
Apa tujuan diadakannya PSM ?
  • Terwujudnya kehidupan masyarakay yang berkesejahteraan sosial.
  • Terwujudnya warga nasyarakat yang memiliki keberfungsian sosial yang mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
  • Tertanganinya masalah sosial.
Dimana kedudukan PSM ?
PSM berkedudukan di desa/kelurahan yang mempunyai wilayah kerja di desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
Apa tugas dan fungsi PSM ?
Tugas PSM :
  • Menginisiasi /mengawali penanganan masalah sosial.
  • Mendorong, menggerakkan dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesos.
  • Sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakay penerima manfaat dalam penyelenggaraan kesos.
  • Sebagai mitra pemerintah/institusi dalam penyelenggaraan kesos.
  • Mamantau program penyelenggaraan kesos.
Fungsi PSM :
  • Perencana dan inisiator program dalam penyelenggaraan kesos.
  • Pelaksana dan pengorganisasi program dalam penyelenggaraan kesos.
  • Pengembang kemitraan dan peningkatan kerjasana dalam penyelenggaraan kesos.
  • Pengendali progran dalam penyelenggaraan kesos.
Apa PERSYARATAN untuk menjadi PSM ?
  • Warga Negara RI.
  • Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 45.
  • Telah berumur 18 tahun ketas.
  • Sehat jasmani dan rohani.
  • Atas kemauan dan inisiatif sendiritanpa paksaan dari pihak manapun.
  • Memperlihatkan itikat baik dalam penyelenggaraan kesos.
  • Terus menerus menunjukkan karya nyata dalam penyelenggaraan kesos di lingkungan masy.
  • Telah mengikuti bimbingan atau pelatihan dibidang kesos.
  • Memiliki sumber penghidupan yang memadai.

Popular posts from this blog

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2017. Tentang. Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu. Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu

PERATURAN MENTERI SOSIAL  REPUBLIK INDONESIA. NOMOR  28 TAHUN 2017 . TENTANG. PEDOMAN UMUM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU. PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2017. Tentang. Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu. Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu LAMPIRAN Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2017. Tentang. Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu. Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu
Read more

Rumah Harapan Hidup Sejahtera (RHHS)

Image
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mengembangakan melalui program Rumah Harapan Hidup Sejahtera (RHHS) sebagai sebuah replikasi yang sinergis antara Pusat dan daerah. Lembaga yang dicita-citakan sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Single Window Service (SWS) ini diharapkan mampu menjadi pilar percepatan dan ketepatan pelayanan bagi warga miskin untuk mendapatkan layanan terbaik terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang disediakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa. PAPARAN "INCLUSIVE ECONOMIC GROWTH". Menjadi pembicara di acara seminar, bagian dari IMF-World Bank annual meeting di Bali. Paparan tentang rencana ekonomi inklusi yang memastikan warga miskin Jawa Barat bisa bangkit dan sejahtera dan naik kelas menjadi kelas menengah. Strategi Yang memastikan warga desa bisa sejahtera setara dengan warga kota. Doakan visi ini lancar selama 2018-2023. WEST JAVA FOR ALL.  #JABARJUARA https://www.inst...
Read more

DPRD Jabar Jaring Aspirasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Se-Jawa Barat

Image
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat gelar Hearing Dialog Bersama Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Provinsi Jawa Barat di Aula Rumah Makan Ponyo, Cinunuk, Kabupaten Bandung, Kamis (27/7/2017). Dalam kesempatan tersebut hadir Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, perwakilan dari OPD terkait dan ratusan anggota Forum TKSK Jawa Barat. Digelarnya Hearing Dialog tersebut merupakan wujud apresiasi DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap kinerja TKSK yang telah melakukan tugasnya dalam mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penuntaskan permasalahan terkait kesejahteraan sosial. Selain itu kegiatan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi serta masukan dari para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dalam kesempatan tersebut mengatakan, kegiatan Hearing Dialog ini merupakan wujud komitmen DPRD Povinsi Jawa Barat terhadap TKSK di Jawa Barat. Ia pun mengapresiasi kerja kera...
Read more