JATENGPOS.CO.ID, GROBOGAN – Seluruh kekuatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten/kota, disiagakan guna menghadapi bencana alam yang terjadi pada musim hujan.
“Sekarang kita ‘stand by’ semua di BPBD dengan kekuatan penuh, TNI-Polri sudah kita mintakan (bantuan), lalu ada PMI dan Tagana,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sela melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Grobogan, Rabu.
Selain menyiagakan seluruh kekuatan personel yang terkait dengan penanggulangan kebencanaan, Ganjar juga meminta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jateng untuk melakukan mitigasi pada tanggul-tanggul sungai guna mengantisipasi banjir.
Ganjar menyebutkan, berbagai bantuan logistik sudah disalurkan ke masyarakat yang daerahnya dilanda bencana banjir dan tanah longsor.
“Saya sampaikan logistiknya cukup? kalau kurang minta ke saya. Kalau kita pantau masih bisa tertangani oleh masing-masing BPBD kabupaten/kota,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Yang utama, kata Ganjar, amankan dulu rakyatnya dan mengecek tempat-tempat pengungsian karena kita semua tidak tahu kapan bencana itu terjadi.
“Kalau hujannya deras selama beberapa jam, masyarakat diimbau mengungsi,” katanya.
Kendati demikian, Gubernur Ganjar hingga saat ini belum mengeluarkan status darurat bencana di Provinsi Jateng.
“Sampai hari ini Jateng belum berstatus darurat, kecuali Wonogiri. Kalau keseluruhan saya masih mengikuti perkembangan,” ujarnya.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Sarwa Pramana meminta bupati dan wali kota di seluruh Provinsi Jateng untuk segera menetapkan status siaga darurat bencana banjir, tanah longsor, serta angin puting beliung guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
“Hal itu berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Tengah tertanggal 9 November 2017 mengenai antisipasi dampak musim hujan tahun 2017-2018,” katanya.
Dalam surat edarannya Gubernur Ganjar meminta bupati/wali kota menggelar rapat koordinasi lintas instansi, mengaktifkan posko siaga bencana banjir, dan tanah longsor yang melibatkan TNI, Polri, organisasi perangkat daerah, serta organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan kebencanaan.
Kemudian, menyebarkan nomor kontak posko siaga bencana yang disebarluaskan ke masyarakat sampai tingkat desa/kelurahan, menyiagakan sarana prasarana penanganan kebencanaan berupa logistik dan kebutuhan dasar pengungsi.
Mengadakan mitigasi struktural berupa perkuatan dan perbaikan saluran drainase serta gerakan bersih-bersih untuk mengurangi dampak bencana banjir, dan mengidentifikasi tanggul-tanggul kritis serta melaporkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum atau satuan kerja BBWS.(jwn/udi)
