M. Yamin Panca Setia

Investasi Mengalir dari Birokrasi yang Melayani

NADA Fada Soraya agaknya enggan berkomentar panjang lebar soal buruknya pelayanan birokrasi di daerahnya. ”Buat kami para pengusaha di Batam, kami sudah terbiasa dengan masalah birokrasi,” ujarnya sambil tertawa ringan.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Batam itu mengatakan, para pengusaha sebenarnya tak ingin cengeng layaknya anak kecil yang melulu merengek kepada pemerintah agar segera membenahi carut marut birokrasi.

Makanya, kata Nada, separah apapun kondisi birokrasi, pengusaha setempat terpaksa memaklumi. ”Tapi, kalau kondisi ini tetap dibiarkan, roda perekonomian yang digerakan pengusaha di Batam menjadi stagnan,” keluhnya.

Menurut dia, terlalu banyak peraturan yang tidak jelas telah dikeluarkan birokrasi di Batam, yang berdampak kepada ketenagakerjaan, investasi dan perekomian lokal.

Apalagi, setelah otonomi daerah bergulir, terbentuknya Propinsi Kepulauan Riau dan Pemerintahan Kota Batam, alur birokrasi semakin kompleks yang berakibat high cost economie meningkat. “Sekarang banyak sekali hal-hal yang harus dibayar ke Otorita Batam dan juga ke Pemkot Batam.”

Nada juga memaparkan jika di Batam sudah ada mekanisme one stop service (OSS) atau pelayanan terpadu satu pintu yang tengah digalakan pemerintah pusat. Tetapi, OSS tidak terimplementasikan karena status Batam yang tidak jelas.

”Kalau OSS yang dimaksud cuma pelayanan satu atap, memang sudah ada. Tapi kalau ditanya sudah efektif, itu belum,” tegasnya. Nada menyayangkan kondisi tersebut. Pasalnya, Batam adalah ujung tombak Indonesia di bagian barat, dan wilayah lintas batas yang membutuhkan alur birokrasi yang cepat dan tepat untuk meraih investasi.

Apa yang dikeluhkan Nada adalah salah satu realitas persoalan pengusaha saat berurusan dengan birokrasi di negeri ini. Pelayanan birokrasi dirasakan belum optimal terpenuhi.

Survey yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) yang diumumkan, Senin (24/9) lalu, diketahui jika proses perizinan untuk mendirikan sebuah usaha bertambah lama.

"Waktu yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha naik dari 80 hari pada tahun 2005 menjadi 86 hari di tahun 2007," ujar Direktur LPEM FEUI M Chatib Basri. Sebanyak 70 persen responden berpendapat, waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha menjadi lebih lama.

Prosesnya pun semakin berbelit karena adanya pendelegasian otoritas kepada Kanwil dari Departemen Hukum dan HAM yang memaksa responden harus sering ketemu dengan petugas departemen tersebut. Akibatnya, 44 persen responden mengeluhkan biaya yang bertambah mahal saat ingin mendapatkan izin pendirian usaha.

Masih Tertinggal

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat mengharap, pemerintah pusat dan daerah harus terus menekan biaya ekonomi tinggi dengan memangkas perizinan yang berbelit-belit, serta menciptakan efisiensi birokrasi agar meningkatkan iklim investasi sekaligus mendongkrak sektor riil, menekan pengangguran, dan mengurangi kemiskinan.

Menurut Hidayat, jika membandingkan dengan Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, Indonesia kalah jauh dari sisi pembiayaan. "Kita sekarang dengan Thailand, Vietnam dan Filipina jauh tertinggal. Di ASEAN kita rangking terbawah. Karena itu, kita sedang berjuang, apa yang disebut Indonesian Coorporate yang semua stakeholder mulai dari pemerintah, pengusaha dan DPR harus membuat semuanya lebih efisien," ujarnya, di Jakarta.

Waktu perizinan usaha di Thailand memang jauh lebih cepat dibandingkan Indonesia.

Di Thailand, hanya butuh waktu 33 hari untuk melewati delapan prosedur perizinan. Sementara biaya yang dibebankan hanya 5,8 persen dari pendapatan per kapita. Di Malaysia hanya membutuhkan sembilan prosedur, 30 hari dan 19,7 persen pendapatan per kapita untuk memulai usaha.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkali-kali menyerukan agar jajaran pemerintah daerah memangkas proses perizinan birokrasi yang berbelit untuk perbaikan iklim investasi dan usaha di daerah, serta menggenjot pertumbuhan ekonomi.

"Berkali-kali saya ingatkan, permudah setiap urusan untuk pengembangan investasi dan usaha, jangan dipersulit semuanya itu. Kalau usaha tumbuh, investasi bergerak, yang diuntungkan adalah rakyat kita. Memecahkan masalah pengangguran dan mengurangi kemiskinan," seru Presiden.

Presiden juga sudah menerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) No 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Dalam Inpres tersebut, masa pengurusan perizinan dipersingkat maksimal 25 hari. Inpres tersebut terbit karena mendapatkan izin usaha di Indonesia sedikitnya harus melewati 12 prosedur yang memakan waktu 97 hari dengan biaya 86,7 persen dari pendapatan per kapita penduduk Indonesia.

Peningkatan Pegawasan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Taufiq Effendi mengatakan, pemerintah berupaya optimal melakukan reformasi birokrasi guna meningkatkan investasi. Kementerian PAN akan terus mengawasi secara ketat terhadap pihak-pihak yang bertangungjawab dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Pemangkasan alur birokrasi adalah bagian dari realisasi program reformasi birokrasi yang menjadi salah satu dari delapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008.

Untuk merealisasikan program reformasi birokrasi itu, Taufiq mengatakan, seluruh departemen, mulai dari Meneg PAN, Departemen Perdagangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan departemen maupun institusi terkait telah satu persepsi, satu tujuan dan satu action plan. "Kita selama dua tahun terus berusaha untuk mengkoordinasikan agar semua departemen terkait satu persepsi, tujuan dan satu action plan."

Untuk membangun usaha, Menpan mengatakan, sekarang cukup dengan personal account dari pendiri perusahaan, atau board of director, atau company account.

“Cukup dengan itu," katanya.

Waktu yang dibutuhkan untuk approval perusahaan baru sekarang menjadi 7 hari yang tadinya 14 hari. Sementara kebutuhan tentang NPWP untuk mendirikan perusahaan, saat ini sudah dihilangkan. Menpan mencontohkan reformasi birokrasi yang dilakukan di institusi Bea Cukai serta kantor pajak. "Sekarang ini, bisa disaksikan pelayanan yang cepat. Untuk mendapatkan nama perusahaan yang dulu butuh waktu 7 hari, sekarang cukup dengan 1,2 hari."

Menurut dia, pelayanan publik prima diarahkan untuk menggalang, dan mendorong investasi untuk pemberdayaan masyarakat. ”Investasi lokal, nasional dan investasi asing harus diarahkan pada pro growth, pro poor dan pro-job (berpihak pada pertumbuhan, kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja)," jelas Menpan. Pemerintah juga akan memberikan penghargaan kepada seluruh jajaran pemerintah yang berkerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Kendala

AGUNG Pambudhi, Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengaku optimis investasi yang mengalir ke daerah akan terus mengalir jika birokrasi di daerah menerapkan pelayanan satu pintu (One Stop Service/OSS) kepada calon investor.

”Saya optimis aliran investasi akan meningkat terus. Ada beberapa indikator yang menunjukan perbaikan yang diharapkan dapat meningkatkan investasi,” katanya. Dari pemantauan KPPOD, ada 180 daerah dari 450 kabupaten dan kota yang sudah cukup bagus menerapkan OSS. ”Kita sudah on the right track,” katanya.

Meski demikian, Agung mengatakan, pelaksanaan OSS yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.24 Tahun 2006, masih banyak kendala penerapan OSS yang harus diselesaikan di daerah. Dari survei yang dilakukan KPPOD di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia, kendala internal yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan delegasi wewenang perizinan dari dinas ke institusi OSS.

Dinas di daerah pada umumnya tidak bersedia memberikan wewenangnya dalam memberikan perizinan kepada OSS. Dinas perindustrian dan perdagangan misalnya, enggan menyerahkan kewenangan untuk menerbitkan SIUPP dan tanda daftar perusahaan (TDP) kepada OSS. Atau Dinas PU yang harus menyerahkan kewenangan menerbitkan IMB kepada OSS. Ditingkat daerah tidak terlalu mudah direalisasikan. Dinas tersebut merasa resistensi jika kewenangannya diberikan.

Sebaliknya, pihak OSS berkehendak bahwa pelayanan perizinan harus ditanganinya agar lebih cepat, efektif dan efisien. OSS berkehendak, sejak pengajuan perizinan, memproses berkas, sampai dikeluarkan perizinan harus menjadi wewenangnya agar pelayanan kepada investor lebih cepat, efektif dan efisien.

Bagi dinas, pendelegasian wewenang perizinan tentu akan memangkas pemasukannya. Pasalnya, dalam proses perizinan itu biasanya ada pengenaan biaya, baik yang sifatnya legal, maupun ilegal. Jadi, tak mudah begitu saja, wewenang itu didelegasikan ke OSS.

Menurut Agung, persoalan itu bisa diatasi jika ada ketegasan dari bupati atau walikota agar kewenangan dinas diserahkan OSS. Tapi, itu tidak mudah direalisasikan. ”Butuh keberanian dan pengetahuan walikota dan bupati, untuk menentukan pilihan ke OSS,” ujarnya.

Permasalahan penerapan OSS juga terjadi di tingkat pemerintah pusat. Menurut Agung, permasalahan yang mendasar dalam penerapan OSS adalah terkait dengan keluarnya PP No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyelenggaraan Organisasi Kepemerintahan. Salah satu pasal dari PP itu mengatur tentang organisasi OSS.

”Sayangnya, ada pertentangan dengan Permendagri No.24 tahun 2006 yang disebutkan bahwa OSS dibentuk dalam bentuk badan, dinas atau kantor sehingga diberikan kewenangan yang cukup untuk itu. Sementara PP No. 41 Tahun 2007 menjelaskan bentuk OSS adalah sekretariat, bukan merupakan insitusi independen seperti badan atau dinas.”

Agung menilai, jika organisasi OSS berbentuk sekretariat, maka masih menginduk di bawah Sekretariat pemerintah daerah. Akibatnya, kewenangan OSS sangat terbatas. Padahal, OSS harus mengkoordinir dalam hal perizinan di tingkat teknis. ”Kalau dalam bentuk sekretariat, maka kewenangannya sangat lemah sehingga menimbulkan kerumitan.”

Agung menyarankan, agar pemerintah pusat tidak mengeluarkan peraturan yang saling bertentangan satu dengan yang lain sehingga membingungkan daerah. ”Jangan membuat peraturan yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Itu saja sudah cukup membantu daerah untuk menerapkan OSS.”

Penerapan OSS juga terkendala adalah banyak peraturan daerah (Perda) yang bermasalah. Di era otonomi dewasa ini, otoritas pemerintah daerah yang semakin luas menyebabkan timbulnya pelbagai peraturan yang menambah mata rantai birokrasi.

Pemda yang miskin pengetahuan dalam mendesain strategi pembangunan, kadang dengan dalih menggejot Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu mudah menetapkan dan mengeluarkan peraturan yang memberat.

Janes Hutagalung, staf khusus Menko Perekonomian Urusan Pemantauan Kebijakan Ekonomi dan Ketua Tim Pengawas Pelaksanaan Inpres 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi mengatakan, ada hampir 6.000 peraturan daerah (Perda) yang akan di-review. ”4.112 yang diputuskan bisa dilaksanakan, kemudian ada 201 Perda yang direkomendasaikan untuk direvisi, dan 1.406 Perda direkomendasikan untuk dibatalkan,” jelasnya di Jakarta. Dia menegaskan, semua perda yang menghalangi investasi dan penanaman modal akan dikaji ulang. ”Ini adalah pekerjaan yang berjalan terus dan masih banyak lagi nanti Perda yang yang akan di-review.”

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) juga telah membatalkan 100 perda provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia yang terkait dengan pajak dan retribusi. Perda itu dibatalkan karena pungutan pajak dan retribusi yang dilakukan pemda tidak disertai dengan pemberian jasa kepada pembayar pajak dan retribusi.

Belajar dari Sragen, Jembrana dan Semarang

PELAYANAN OSS di sejumlah kabupaten dan kota membawa angin segar bagi investor untuk tanamkan investasi. Lewat mekanisme OSS, para investor tidak lagi berhadapan dengan birokrasi berbelit saat ingin memulai usahanya.

Saat ini, sudah hampir 300 pemerintah kabupaten dan kota yang menerapkan OSS. ”Di awal tahun 2008, OSS diharapkan telah 100 persen diterapkan karena masyarakat merasakan kebutuhannya," kata Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) kepada Jurnal Nasional beberapa waktu lalu.

Meneg PAN menilai, penerapan OSS terbukti menggenjot investasi. Dia mencontohkan di Surakarta, penerapan OSS mampu meningkatkan bisnis perhotelan, tumbuhnya usaha kerajinan dan sektor perdagangan. "Dengan OSS, perizinan lebih gampang sehingga memperlancar arus investasi."

Penerapan OSS terbukti mendongkrak investasi di Kabupaten Sragen, Solok, Jembrana, Karang Anyar, Pare-pare, dan Sidoharjo. Daerah-daerah tersebut telah menjadi best practise (percontohan) bagi daerah lain karena berhasil menggenjot investasi lewat penerapan OSS. Taufiq mengharap, para bupati yang dihadapi persoalan birokrasi dapat mengambil pelajaran dari daerah-daerah tersebut.

Taufiq juga memaparkan jika pada tahun 2006, daerah yang menjadi percontohan hanya enam. Tahun ini meningkat menjadi 75 daerah percontohan dan sudah lebih dari 160 hingga 200 unit-unit pelayanan publik telah mendapatkan pengakuan ISO 9001 berdasarkan kriteria manajemen dan pelayanan kepada investor.

Sragen, Jawa Tengah adalah salah satu birokrasi percontohan yang berhasil menerapkan pelayanan OSS.

Di Sragen, keinginan menerapkan OSS diawali pengembangan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), izin usaha digratiskan untuk pembukaan pertama kali, wewenang didelegasikan hingga desa dan kelurahan, dan penerapan teknologi informasi.

Hasilnya sangat siginifikan. Lewat penerapan OSS, investasi terus mengalir dengan nilai yang meningkat secara signifikan. Pada tahun 2006, Sragen meraup investasi senilai Rp1,2 triliun. Berbeda jauh dibandingkan tahun 2002, yang pendapat asli daerah (PAD) Sragen hanya sekitar Rp 22,6 miliar. Dengan penerapan OSS, nilai PAD meningkat di tahun 2003, yakni Rp67,99 miliar. Di tahun 2005 menjadi Rp72,76 miliar.

Di Sragen, rentang waktu pengurusan perizinan yang disertai biaya pengurusan antara 1-10 hari. Perizinan yang dilayani antara lain izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin mendirikan rumah bersalin yang membutuhkan waktu 10 hari dengan biaya rata-rata Rp100.000. Sistem OSS di sana juga dilengkapi dengan teknologi on line tracking sehingga lebih efektif kerjanya memberikan pelayanan kepada publik.

Selain mengacu pada sistem OSS, pemerintah setempat juga melakukan perubahan mind set kepada PNS eselon II yang menjadi tulang punggung keberhasilan OSS di Sragen.

Awalnya memang sulit karena pola pikir dan kultur PNS tidak gampang diubah menjadi profesional dalam memberikan pelayanan kepada publik. Lewat pelatihan yang digelar, pola pikir sebagian besar pejabat PNS di Sragen pun mulai berubah. PNS di Sragen dijejali materi soal loyalitas untuk memberikan pelayanan kepada publik.

PNS juga terus diyakini jika bisa mempercepat kesejahteraan masyarakat lewat profesionalisme maka secara langsung kesejahteraan PNS juga akan meningkat lewat pajak yang meningkat dari investor.

Sragen pun harus bangga. Pasalnya, Sistem OSS Sragen dijadikan laboratorium bagi Universitas Indonesia (UI) untuk kajian otonomi daerah. Sudah lebih dari 400 pemda di Indonesia juga melakukan studi banding dan meminta konsultasi untuk pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT).

OSS juga berhasil diterapkan di Kabupaten Jembrana, Bali. Jembrana adalah kabupaten miskin. Di tahun 2000, APBD Jembrana hanya Rp77 milyar, PAD Rp2,5 miliar. Namun, dengan penerapan OSS, pada tahun 2005, APBD Jembrana meningkatkan signifikan, yakni Rp235 miliar, PAD Rp10,5 miliar, Rata-rata APBD per penduduk/pertahun Rp 932.131.

Pemkab Jembrana berprinsip pelayanan publik bukanlah pengeluaran pemerintah tetapi investasi pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya. Pelayanan publik yang baik merupakan indikator diterapkannya good governance atau kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan trust rakyat.

Semarang tak kalah berhasil. Di sana, pemerintah setempat terus konsisten mengimplementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang terkait dengan seluk beluk proses pelayanan mulai dari prosedur, lama pelayanan, hingga biaya pelayanan. Untuk pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) lima hari kerja tanpa biaya harus benar-benar diselesaikan lima hari kerja tanpa biaya. Yang tidak kalah penting adalah sosialisasi SPM kepada masyarakat.

Kedua, evaluasi terhadap sistem dan prosedur pelayanan dilakukan secara periodik. Hal ini menjadi sangat penting agar proses pelayanan yang dilakukan oleh KPT dapat termonitor secara periodik. Ketiga, mengefektifkan mekanisme pengaduan masyarakat jika pelayanan KPT tidak sesuai dengan SPM yang telah ditentukan.

M.Yamin Panca Setia

Photo: www.ebizzasia.com

Presiden Sidak di Pasar Kramat Jati dan Stasiun Gambir

SABTU pagi lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Raya Kramat Jati, Jl. Raya Bogor KM 22, Jakarta Timur untuk mengetahui kesiapan akan kesediaan pangan menjelang hari raya Idul Fitri 1428 H.

Nampak mendampingi Presiden antara lain Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Negara BUMN Sofjan Djalil, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Kapolri Jenderal Pol. Sutanto, Juru Bicara Kepresidenan Andi Malarangeng, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Presiden bersama rombongan tiba di Pasar Keramat Jati sekitar pukul 10.00. Mengetahui kepala negara datang, para pedagang dan pembeli pun pada mengumpul dan berdesak-desak untuk melihat lebih dekat Presiden.

Sidak dilakukan Presiden sebagai tindak lanjut dari hasil sidang kabinet beberapa waktu lalu yang membahas persiapan lebaran. Di pasar Kramat, Presiden meninjau beberapa toko di lantai dasar, dan lantai 1 untuk mengetahui harga sejumlah komoditas.

Saat berdialog dengan Yadi, pemilik Toko Lestari, Presiden sempat menanyakan harga gula pasir dan tepung terigu. Yadi pun menjawab harga gula pasir tetap bertahan selama satu pekan, yakni di harga Rp6.500/kg . Yadi juga menjawab harga tepung terigu mengalami kenaikan dari Rp4.500 menjadi Rp5.500/kg . Kepada Yadi, Presiden berpesan kalau harga jual jangan tinggi-tinggi, kasihan rakyat.

”Hari ini saya turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung bagaimana dinamika harga,” kata Presiden.

Menurut Presiden, memang ada sejumlah barang yang harganya stabil, ada yang mengalami kenaikan sedikit, dan penurunan sedikit. Namun, Presiden menganggap wajar terjadi kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang terjadi setiap menjelang Lebaran. Dalam hukum ekonomi, kata Presiden, permintaan naik harga barang tetap akan naik. Sebaliknya, permintaan turun harga akan turun.

”Pada tingkat ini masih dalam keadaan wajar. Tapi, kalau tidak wajar tentu pemerintah termasuk Bulog akan melakukan sesuatu terutama pada komoditas utama seperti beras, gula, minyak tanah dan minyak goreng,” jelas Kepala Negara.

Saat puasa, beberapa komoditas memang harganya mulai merangkak naik. Di Medan, harga telur ayam ras mencapai Rp700 per butir dari harga rata-rata yakni Rp600 hingga Rp650 per butir. Sementara tepung terigu naik dari Rp5.500 hingga Rp5.600 per kg. Kebutuhan untuk membuat kue lebaran seperti mentega Blue Band juga naik dari Rp18.000 menjadi Rp22.000 per kg, mentega Simas dari Rp7.000 naik menjadi Rp9.000 per kg. Namun untuk minyak goreng curah mengalami penurunan dari Rp8.500 menjadi Rp8.000 per kg.

Harga cabai hijau dari Rp8.000 per kg, naik menjadi Rp14.000 per kg. Sedangkan cabai rawit dari Rp18.000 per kg merangkak naik menjadi Rp20.000 per kg. Harga bawang merah juga ikut naik, dari Rp6.500 per kg menjadi Rp7.000 per kg.

Namun, ada juga harga komoditas yang turun. Di sejumlah pasar tradisional di Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, harga cabai merah dan tomat anjlok sampai 100 persen dibandingkan beberapa hari sebelumnya.

Harganya anjlok karena pasokan dari daerah produksi seperti Aceh Besar, Aceh Tengah dan Brastagi Sumatera Utara mulai lacar dan bahkan melebihi kebutuhan.

Harga cabai saat ini dijual di sejumlah pasar tradisional dengan harga Rp11.000/kg atau turun dari harga sebelumnya Rp22.000/Kg, sementara tomat turun menjadi Rp3.000 dari sebelumnya RP6.000/kg.

Di Palembang, harga daging ayam potong bergerak turun hingga Rp16 ribu per kg, dibanding tiga hari sebelumnya mencapai Rp20 ribu per kg. Turunnya harga ayam karena jumlah produksi daging ayam potong cukup banyak sehingga mampu mengimbangi dan harga tidak terlalu tinggi.

Presiden mengingatkan agar para pedagang tidak menjual barang-barang kebutuhan pokok jauh dari harga wajar. Namun, Presiden juga ingin pedagang kecil bisa memperoleh penghasilan yang makin tinggi menjelang Lebaran. ”Kalau sayur mayur kan pedagang kecil setahun sekali kalau dapat rejeki lebih saya kira baik-baik saja. Tapi, rakyat tetap bisa membeli.”

Dalam sidak itu, Presiden agaknya menyoroti tingginya harga minyak goreng yang diduga akibat penjualan minyak sawit mentah atau CPO di luar negeri karena harga pasar internasional yang lebih tinggi dibanding pasar dalam negeri. Presiden mengharap minyak goreng lebih banyak dipasok di dalam negeri.

”Ada kecenderungan komoditas CPO ini dijual di luar negeri karena itu pemerintah memberlakukan pajak ekspor dan ada kebijakan lain yang akan segara dilakukan dengan harapan minyak goreng lebih banyak lagi beredar di dalam negeri sehingga harganya bisa turun atau stabil.”

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan agar keamanan pasar diutamakan untuk menghindari terjadinya kebakaran seperti yang terjadi di pasar Turi dan Cipanas beberapa waktu lalu. ”Ingat kebakaran di pasar turi, jangan sampai terjadi lagi. Tolong dikontrol keamanan dan arus listriknya termasuk kebersihan. Yang sudah bagus dipertahankan, yang belum baik diperbaiki,” Presiden mengingatkan.

Menteri Perdagangan memastikan, stok bahan-bahan pokok selama bulan puasa dan hari Raya Idul Fitri tersedia cukup.

Perkembangan harga tidak menunjukkan gejolak yang tinggi. Memang, daging ayam mengalami kenaikan, terutama sejak awal tahun dan dalam beberapa minggu terakhir ini, dan itu akibat kenaikan dari harga pakan ternak. Namun, dari laporan Asosiasi Unggas, diperkirakan sudah tidak akan mengalami kenaikan lebih lanjut kecuali memang dalam saat Lebaran, dan saat peningkatan permintaan, bisa terjadi kenaikan tetapi setelah Lebaran diperkirakan akan turun.

Sampai saat ini tidak ada kekhawatiran dari segi gejolak harga kecuali yang memang tidak tahan lama, seperti cabe, daging, telur dan ayam. Yang pasti akan mengalami gejolak sesaat dalam keadaan permintaan meningkat,” lanjutnya.

Mendag justru menilai ada kecenderungan penurunan harga seperti gula dan minyak goreng. Berdasarkan pengalaman, saat puasa dan menjelang lebaran, selalu terjadi kenaikan 10-20 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan adalah yang tidak bisa disimpan lama seperti cabe.

Mari juga memastikan, trennya harga barang lain jika dibandingkan tahun lalu lebih baik. Harga beras, minyak goreng, gula tendensinya turun, meskipun disadari juga harga minyak goreng sudah mengalami kenaikan yang relatif tinggi sejak awal tahun.

Departemen Perdagangan akan terus memantau jika terjadi gejolak harga dan sudah ada posko di masing-masing instansi yang terintegrasi baik di pusat maupun di daerah, sehingga kalau ada gejolak harga bisa dipantau. Dengan demikian bisa diketahui penyebabnya, apa karena stok kurang, transportasi terganggu dan sebagainya.

Untuk masalah stok, Mendag mengatakan tak perlu dikhawatirkan. Departemen Perdagangan mencatat kebutuhan komoditas amat mencukupi.

Berdasarkan data dari tabel, ketersediaan barang (pasokan) per 1 September 2007, jumlahnya melebihi angka prognosa kebutuhan rata-rata per bulan untuk periode September-Oktober. Beras misalnya, angka prognosa ketersediaan per 1 September mencapai 9,282 juta ton sedangkan kebuturan rata-rata per bulan pada periode September-Oktober hanya sekitar 2,973 ton. Gula pasir, angka prognosa ketersediaan per 1 September mencapai 1,345 juta ton sedangkan kebutuhan per bulan rata-rata 280,681 ribu ton. Begitu juga dengan minyak goreng, ketersediaan per 1 September mencapai 1,778 juta ton dan kebutuhan rata-rata perbulan sekitar 419,85 ribu ton.

Selain itu, departemen terkait, seperti Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Kepolisian dan BULOG juga telah mengadakan teleconference dengan sejumlah Gubernur dan asosiasi pengusaha untuk membahas keamanan ketersediaan (stok) bahan pokok sekaligus mengevaluasi perkembangan harga-harga selama bulan puasa sampai Idul Fitri mendatang.

Utamakan Kenyamanan dan Keselamatan

USAI sidak di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, sekitar pukul 11.00 WIB, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama rombongan melanjutkan sidak ke Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

Presiden ingin tahu kesiapan armada kereta api dalam melayani kebutuhan transportasi darat kepada para pemudik yang akan merayakan lebaran di kampung halamannya.

"Saya ingin melihat salah satu dari moda transportasi yang penting yakni kereta api. Perkiraan jumlah penumpang dari berbagai moda transportasi darat, udara, laut termasuk kereta api dilaporkan ada kenaikan sekitar empat persen, dari 2,6 juta menjadi 2,7 juta penumpang" kata Presiden.

Di Gambir, Presiden bersama rombongan kemudian masuk ke ruangan VIP guna mendengarkan penjelasan Dirut PT KAI, Ronny Wahyudi tentang kesiapan yang dilakukan salah satu BUMN tersebut.

Setelah itu, Presiden meninjau tempat penjualan tiket. Kepada petugas tiket, Presiden memastikan agar tiket yang diinginkan para pembeli masih tersedia di loket penjualan.

Presiden juga menyempatkan diri untuk masuk ke gerbong KA Argo Gede tujuan Bandung. Mengetahui Presiden datang, para penumpang yang tadinya bersantai, langsung beranjak dari kursi duduk, dan mendekati Presiden, untuk berjabat tangan dan berfoto bersama. Mereka senang bertemu langsung dengan Presiden.

Kepada seluruh jajaran Departemen Perhubungan, Presiden mengharap, agar dapat memberikan pelayanan maksimal. "Saya minta setahun sekali berikanlah pelayanan terbaik untuk rakyat kita karena mereka ingin bertemu sanak saudaranya di kampung," katanya.

Presiden juga mengingatkan agar PT Kereta Api dapat mencegah terjadi kecelakaan kereta.

"Seluruh petugas dan pejabat di di Dephub termasuk PT Kereta Api agar sejauh mungkin dicegah tidak ada kecelakaan. Mulai yang kecil-kecil seperti pengaturan persimpangan jalan raya dan rel kereta api dan tempat-tempat lain yang bisa saja terjadi kecelakaan, " harap Presiden.

Presiden akan terus memantau persiapan semua moda transportasi Lebaran terutama pada 10 hari sebelum hari H.

Dirjen Perhubungan Darat Iskandar Abubakar yang juga menjabat Ketua Koordinator Posko Nasional Angkutan Lebaran 2007 mengatakan, PT Kereta Api sudah menyiapkan semua rangkaian kereta beserta kereta cadangan yang akan digunakan jika terjadi lonjakan penumpang di luar perkiraan.

PT KAI juga selalu melakukan pengawasan secara reguler untuk mengetahui kondisi gerbong dan rel. PT KAI juga akan mengoperasikan 50 gerbong baru kelas ekonomi. Gerbong baru ini akan menggantikan gerbong-gerbong yang usianya sudah di atas 40 tahun yang kerap menjadi penyebab terjadinya masalah.

Sebanyak 50 gerbong baru itu akan mulai dioperasikan tepat ketika masa angkutan lebaran mulai, biasanya pertengahan puasa. PT KAI juga telah melakukan berbagai persiapan seperti perbaikan rel dan penyisiran jalur-jalur rawan, serta memperbaiki jalur yang rusak.

Total pemudik tahun ini mencapai 14,8 juta penumpang. 1,7 juta adalah penumpang angkutan udara, 534 ribu angkutan laut, 2,6 juta angkutan kereta api, sedang angkutan darat jalan 7,2 juta dan penyebrangan 2,7 juta. Sementara pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor juga meningkat, dari 1,8 juta menjadi 2,4 juta sepeda motor.

Mengenai kesiapan sarana dan prasarana transportasi, Iskandar memastikan aman karena kapasitas yang disediakan cukup besar. Untuk penumpang jalan raya misalnya, permintaan kurang lebih 7,2 juta, sementara supply bisa mencapai 15 juta penumpang.

Namun, dia menghimbau agar pemerintah daerah juga diminta segera mempersiapkan antisipasi munculnya masalah transportasi seputar Lebaran tahun 2007 dengan cara mengendalikan aktivitas di sekitar jalan seperti pasar yang ada di jalan lintas antarkota seperti di Pantura. Pemerintah daerah juga diminta agar pengumpulan sumbangan di jalan ditiadakan saat mendekati lebaran sebab akan menggangu kelancaran.

Kapolri Jenderal Pol Sutanto menjanjikan hingga H-10, tidak ada lagi jalan-jalan yang menghambat yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Pemerintah telah mencari cara mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemacetan, kerusakan jalan, pasar tumpah, dan sebagainya. Kepolisian juga akan menyiapkan tempat pemberangkatan dari titik tertentu untuk para pengendara motor, supaya bisa bersama-sama berangkat. Di tempat-tempat itu juga disiapkan tempat istirahat.

Depnakertrans juga rencananya akan membuka posko Mudik Bersama dan Pelayanan Kesehatan. Pelaksanaannya oleh PT Jamsostek dan tim yang akan dibentuk Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

Menakertrans Erman Suparno mengatakan, Posko Mudik Bersama dan Pelayanan Kesehatan juga akan bekerjasama dengan perusahaan, kepolisian dan Departemen Perhubungan. Tujuan pendirian Posko itu untuk membantu pekerja yang ingin mudik ke kampung halamannya. PT Jamsostek, akan bertugas penuh dan kegiatan itu akan menjadi bagian dari corporate social responsibility (CSR). Posko itu beroperasi 24 jam dan buka mulai H-10.

Tradisi Mudik

MUDIK adalah rutinitas tahunan yang selalu semarak di Indonesia menjelang perayaan Idul Fitri. Jutaan manusia dari kota akan balik kampung ke halaman untuk bercengkrama dengan sanak saudara merayakan lebaran.

Menjelang lebaran, penomena sosial itu akan semakin menggeliat. Jutaan orang akan rela berdesak-desakan untuk antri tiket dan rela berdiri berjam-jam di kendaraan umum, tersiksa di perjalanan karena macet, dan rela menghabiskan tabungan hasil keringatnya.

Tahun ini, total pemudik lebaran diperkirakan meningkat 6-5 persen dibandingkan tahun lalu. Jumlah pemudik diperkirakan mencapai 14,843 juta jiwa, sementara tahun lalu mencapai 14 juta jiwa.1,7 juta adalah penumpang angkutan udara, 534 ribu angkutan laut, 2,6 juta angkutan kereta api, sedang angkutan darat jalan 7,2 juta dan penyebrangan 2,7 juta. Sementara pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor juga meningkat, dari 1,8 juta menjadi 2,4 juta sepeda motor.

Di Indonesia, mudik menjelang lebaran sudah mentradisi. Di Arab Saudi, sebenarnya tidak ada aktivitas mudik.

Penomena sosial itu terus menggeliat karena kuatnya keinginan individu melampiaskan kegembiraan merayakan hari kemenangan setelah sebulan berpuasa bersama sanak keluarga. Mudik bersama keluarga seakan mampu membenamkan segala penat setelah lelah berbulan-bulan bekerja di kota.

Sejumlah sosiolog menilai mudik adalah sebuah proses untuk menelusuri dan mengikatkan diri kepada akar sosial individu. Fenomena mudik mengimplikasikan suatu heteronomi kultural. Para pemudik berada pada sisi tarik-menarik antara situasi dan nilai-nilai baru dengan yang lama. Di satu sisi tak bisa pemudik memungkiri bahwa mereka hidup, bekerja, berdomisili, dan berumah di kota. Namun, di sisi lain, mereka sangat terikat dengan tempat asal-usulnya.

Walau bagaimana pun, sebagian besar manusia terikat oleh masa silamnya. Mengunjungi kampung halaman seolah menjawab kebutuhan akan romantisme tempo dulu.

Dalam konteks psikologis, bagi para perantau saat mudik adalah momentum untuk menunjukkan eksistensi keberhasilannya di perantauan, sekaligus ajang berbagi informasi, bercerita kepada sanak saudara.

Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) menilai, tradisi mudik seakan membuktikan ikrar manusia bahwa ia berasal dari suatu akar kehidupan: komunitas etnik, keluarga, sanak famili, bapak-ibu, alam semesta, berpangkal (atau berujung) di Allah melalui runtutan akar historisnya. Kesadaran semacam itu tampak dari mereka (para pemudik) yang berusaha sedapat mungkin berada di tengah-tengah keluarga dan sanak kerabat tatkala Idulfitri tiba untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan, serta menunaikan kewajiban membayar zakat di kampung halamannya.

Mudik juga memuat pesan religis. Ada kepuasan batin saat Idulfitri, kita dapat berpelukan, bermaaf-maafan, menangis memohon ampun kepada orang tua dan sanak saudara. Rasanya, tak afdol berpuasa sebulan penuh jika tak mencium kaki kedua orang tua, dan bersalaman memohon maaf kepada sanak saudara.

Latar belakang itu yang kemudian menyebabkan daya magnet mudik tak hanya menyedot mereka yang memiliki uang semata atau sukses di perantauan. Mudik juga menyedot minat para urban yang mengadu nasib di kota meski berpenghasilan rendah.

M. Yamin Panca Setia

Pelajaran dari Gempa Sumatera

SEKITAR pukul 08.30 WIB, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono beserta rombongan tiba di Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu Senin (17/9). Presiden bertandang ke Bengkulu untuk melihat langsung korban gempa berkekuatan 7,9 skala richter (SR) mengguncang Sumatera pada 12 September lalu.

Bengkulu dan Sumatera Barat adalah daerah yang paling merugi lantaran digoyang gempa. Gempa juga dirasakan warga Lampung, Medan, Jakarta, dan Bandung.

Saat tiba di bandara, Presiden disambut Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin. Nampak mendamping Presiden antara lain Menteri PU Djoko Kirmanto dan Menkes Siti Fadhillah Soepari.

Presiden beserta rombongan langsung menuju Satkorlak Penanggulangan Bencana Alam (PBA) Provinsi Bengkulu. Di sana, Presiden mendengarkan pemaparan Agusrin soal kronologi dan upaya tanggap darurat saat gempa melanda. Dari laporan yang disampaikan Agusrin, Presiden agaknya meragukan data kebutuhan untuk korban gempa.

Kepala Negara mempertanyakan soal verifikasi yang menjadi acuan penentuan data yang dipaparkan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin.

"Sebentar, ini (data) sudah diverifikasi belum. Atau baru laporan pertama," kata Presiden saat Agusrin memaparkan kronologi dan upaya tanggap darurat yang dilakukan aparat saat gempa melanda daerahnya di Satkorlak Propinsi Bengkulu, Senin lalu (17/8).

"Ini baru laporan pertama Bapak Presiden hasil dari laporan bupati dan mereka sudah melibatkan dinas terkait yang ada di daerah," jawab Agusrin.

Sebelum Agusrin melanjutkan, Presiden pun berkomentar. "Pengalaman-pengalaman selama ini, baik korban gempa yang terjadi di Yogyakarta dan Klaten atau di tempat lain, maka segera dilakukan verifikasi baik melibatkan unsur teknis, dan ahli, lalu kita kalkulasikan," ujar Presiden. "Siap. Siap, Pak. Ini laporan baru sementara," kata Agusrin lagi.

Menurut dia, laporan ini hanya agar wartawan mengetahui beratnya situasi yang terjadi. Menurut dia, kadang diasumsikan bahwa 14 orang meninggal sepertinya gempanya ringan dan tidak terlalu besar. Bengkulu pernah diguncang gempa tektonik berkekuatan 7,3 SR pada awal Juni 2000 dan menelan 94 orang meninggal dan kerugian sekitar Rp400 miliar.

"Jumlah korban memang sedikit. Sepertinya tidak terlalu dahsyat gempa ini. Ini karena jauh-jauh hari kita terus mensosialsiasikan bagaimana menghadapi gempa," kata Agusrin. Kebetulan, lanjutnya, gempa terjadi pada sore hari sehingga masyarakat dengan cepat keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

Agusrin juga memaparkan soal kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi di hadapan Presiden. Lagi-lagi Presiden berbicara. "Ini kenapa bergerak terus slide-nya ini. Mengalir dengan penjelasan gubernur. Jangan jalan sendiri, ikuti penjelasan gubernur," cetus Presiden lantaran slide yang menjadi bahan presentasi Agusrin tidak sejalan dengan penjelasan lisan Agusrin. Buru-buru Agusrin pun memerintahkan kepada petugas. "Tolong Pak, infokus jangan ditutupi."

Dia kemudian melanjutkan soal kebutuhan makanan bagi korban. Agusrin mengatakan, kebutuhan beras sangat cukup. Namun, banyaknya penduduk yang tidak ingin tinggal di rumah saat itu menyebabkan kebutuhan tenda dan selimut ternyata di luar dugaan.

Khususnya anak-anak di Bengkulu saja, kata Agusrin, banyak yang trauma sehingga tidak ingin tidur di dalam. Walaupun keadaan rumah rusak ringan. "Sarung atau selimut yang dibutuhkan sekitar 83 ribu." Katanya.

Memperhatikan angka itu, Presiden kemudian bertanya. "Itu rumah yang roboh, atau kerusakan total, barang-barang pribadi bisa diselamatkan tidak?" tanya Presiden.

"Ada yang bisa Pak. Misalnya tempat masak, kalau masih bisa dipakai, ya dipakai," jawab Agusrin sekenanya.

Jawaban itu agaknya tidak ada kaitan dengan pertanyaan Presiden. Makanya, saat Agusrin melanjutkan soal jumlah tenda yang dibutuhkan, Presiden kembali bertanya. "Entar. Saya ingin tanya masalah selimut dan sarung ini lho. 83 ribu iya toh. Ini asumsinya, pakaian sudah tidak ada lagi seperti tsunami hilang semuanya. Pertanyaan saya, apakah jumlah selimut dan sarung itu dihitung berdasarkan jumlah rumah yang korban dikali penghuninya. Itu dilihat di lapangan?" tanya Presiden.

Agusrin pun menjawab, jumlah itu ditentukan berdasarkan kebutuhan yang diminta bupati. "Tapi, kita melihat mana yang paling urgen Pak. Yang tidak layak, kita tidak penuhi. Tidak semua pak, kita selektif," jawabnya menyakinkan Presiden.

Tapi, Presiden masih meragukan data tersebut. "Sepertinya tak sampai. Tenda harus sampai 6.640. Tidak sampai Pak. Saya ingin waktu lihat di lapangan. Saya juga ingin tahu apa yang dilaksanakan bupati dan camat."

Presiden memang tak puas dengan data yang dilaporkan Agusrin. Dari pengalaman selama tiga tahun, kata Presiden, memang tak mudah mengelola keadaan seperti ini. "Ada datanya yang dilakukan dari pengecekan, jangan yang ditulis dengan yang dihitung tidak masuk akal. Harus akuntabel,'' kata Presiden.

Lain halnya saat Presiden menerima laporan dari Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi di kediaman Bupati Pesisir Selatan, Asrul Ajib, Senin malam. Presiden senang atas laporan Gubernur Sumbar yang mencatat akurat data korban, kerusakan hingga jumlah pengungsi. Menurut Presiden, akurasi data sangat mendasar sehingga harus ada verifikasi yang jelas karena dana yang digunakan adalah dana negara yang mesti dipertanggung-jawabkan satu rupiah pun.

"Saya memberikan pujian kepada Sumbar. Ini contoh bagaimana memelihara kesiagaan, latihan, protapnya dijalankan. Itu bagus. Saya menganjurkan provinsi lain mengikuti Sumbar. Tolong dikembangkan lalu organisasi ditata dan dipersiapkan," ujar SBY.

Presiden ingin Sumbar menjadi model provinsi yang mendesain cara-cara menghadapi bencana, dan melakukan pengorganisasian, serta infrastruktur dalam arti luas termasuk institusi dan pengorganisasian. "Saya minta ada model-model posko yang jika orang masuk posko ketemu semua kronologi, data korban jiwa, material, apa yang diperlukan," kata SBY.

Tanggung Jawab Pemimpin

Presiden dengan nada tegas menyesalkan, jika ada kepala daerah yang rakyatnya tengah mengalami musibah, tetapi tidak ada di daerahnya. Pemimpin harusnya terdepan dalam mengatasi, berada di lapangan, ambil risiko, memberikan beberapa instruksi untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat sehingga semua bisa diselesaikan dengan baik.

''Saya instruksikan semua pejabat pemerintah untuk kembali ke tempat, menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. korbankan waktu pikiran, ambil risiko, agar rakyat kita tenang ada yang memimpin ada yang mengatur,'' ujar Kepala Negara.

Saat gempa menggoyang Bengkulu, Agusrin sedang berada di Amerika Serikat sejak 23 Agustus untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan atas undangan pemerintah di sana. Saat gempa Bengkulu terjadi, Presiden agak kesulitan berkomunikasi dengan Agusrin. Pejabat yang bisa dihubungi hanya Wakil Gubernur Bengkulu M. Syamlan. Presiden tidak bisa mentolerir alasan apa pun jika diketahui ada kepala atau pejabat daerah yang justru saat rakyat dihadapi situasi genting, ternyata tidak dapat melaksanakan tugas kepemimpinannya.

"Kalau pemimpinnya tidak ada, tidak mau ambil risiko, itu bukan pemimpin," tegas Presiden .

Pernyataan itu dilontarkan Presiden tak hanya buat Agusrin, tapi ditujukan kepada pemimpin di Tanah Air. Sungguh tak elok jika dikala rakyat terkena musibah, pemimpinnya justru melalang buana ke negeri orang.

Presiden juga mengingatkan, agar tak coba-coba "mengail di air keruh" dengan melakukan manipulasi penggunaan anggaran bencana alam. "Tak boleh yang seharusnya Rp20 miliar, menjadi Rp40 miliar yang digunakan untuk kepentingan lain," kata Presiden. "Itu adalah kejahatan luar biasa jika di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Jangan dimanipulasi. Dosanya besar," SBY menegaskan.

Mereka Masih Trauma

Muko Muko salah satu kabupaten di Bengkulu adalah daerah yang paling rusak diguncang gempa berkuatan 7,9 skala richter . Bupati Muko Muko, Ichwan Yunus melaporkan, gempa memakan 5 korban yang meninggal dunia. Untuk masalah pangan, sudah dapat diatasi oleh pemerintah setempat, karena terdapat penggilingan beras di Muko Muko.

Presiden kemudian menyerahkan bantuan berupa tenda, mi instan, air minum, pakaian, minyak goreng, paket sembako, serta uang senilai Rp. 1 miliar. Di sana, sebagian warga hingga kini masih tidur di tenda-tenda. Mereka masih trauma jika terjadi gempa susulan. Selain itu, rumah mereka juga belum diperbaiki.

Di Muko Muko hingga kini warga lebih memilih tidur di tenda-tenda, baik yang didirikan di depan rumah maupun tempat pengungsian. Bupati Ichwan Yunus, mengatakan penduduk di daerahnya berjumlah 33 ribu kepala keluarga (KK) dan seluruhnya masih memilih tidur di tenda.Warga juga memilih untuk tinggal di ketinggian seperti Kecamatan Lubuk Pinang, SP3, SP6 dan Teras Terunjam.

Gempa juga merusak kabupaten Bengkulu Utara. Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi memperkirakan kerugian akibat gempa mencapai Rp1,5 triliun. Total rumah penduduk Bengkulu Utara yang mengalami kerusakan 19.054 unit, dengan rincian sebanyak 6.415 unit rusak total, 10.869 unit rusak berat dan 1.770 unit rusak ringan. Untuk Puskesmas yang mengalami rusak total 14 unit dan rusak berat serta ringan masing-masing empat unit.

Kerusakan juga terjadi pada Puskemas pembantu yang hingga saat ini tercatat 20 unit Pustu rusak total, 25 unit rusak berat dan 28 rusak ringan, rumah dokter sebanyak 10 rusak total, 19 rusak berat dan 12 rusak tingan, rumah paramedis, rusak berat 26 unit, rusak berat 23 unit dan rusak ringan 35 unit. Selanjutnya, gudang obat Puskesmas, rusak total tiga unit dan rusak berat serta ringan masing-masing dua unit, poliklinik desa/pos kesehatan desa yang rusak total sebanyak 24 unit, rusak berat 12 unit dan rusak ringan enam unit.

Warga Bengkulu masih khawatir gempa susuan terjadi. Selasa Sore lalu (18/9), gempa susulan berkekuatan 5,8 SR kembali menggoyang. BMG setempat melaporkan, gempa susulan yang terjadi pukul 15.41 WIB itu berada pada kedalaman 96 Km barat laut Lais, Bengkulu Utara berada pada 3.2 Lintang Selatan (LS) dan 101.25 Bujur Timur (BT) dengan kedalaman 20 Km.

Di Sumatera Barat, gempa dirasakan di kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Bupati Pesisir Selatan Asrul Ajib, mengatakan, kerugian akibat bencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 12 September 2007 lalu, total Rp. 768,98 milyar. Kerusakan terjadi di sejumlah tempat seperti di Kabupaten seperti Pessel, Mentawai, Padang Pariaman, Pariaman (188 unit), Agam, Padang dan Solok .

Saat memberi pengarahan kepada bupati se Sumatera Barat di kediaman Bupati Kapupaten Pesisir Selatan, Asrul Ajib, Selasa pagi, Presiden menekankan pentingnya pemimpin yang tanggap darurat saat bencana alam menimpa daerahnya.

Presiden juga menjelaskan lima cara efektif menangani bencana dan dampak-dampaknya yaitu pertama, pengorganisasian yang tepat. Kedua, kesiapan Pemda dengan melakukan pelatihan, sosialisasi, dan edukasi soal bencana kepada masyarakat. Ketiga, penanganan bencana juga harus didukung sistem manajemen pemerintahan daerah yang bagus, sehingga segala sesuatunya dalam mengatasi bencana bukan rencana bangun tidur.

Presiden juga menekankan kepemimpinan yang baik yaitu mampu memberi di lapangan, seperti mengecek data korban yang tepat dan akurat, pengungsi, termasuk kerugian yang di derita masyarakat. terakhir, dapat memanfaatkan teknologi bekerja sama dengan negara sahabat dan dunia internasional.

Dalam kesempatan itu, Presiden memaparkan presentasi berjudul living on the edge (hidup di pinggiran). Presentasi itu diarahkan agar pemimpin negeri ini secara mental, pengetahuan, dan keterampilan dapat siap berkorban karena Indonesia adalah negara rawan gempa yang kemungkinan akan menyebabkan tsunami. Indonesia juga memiliki gunung merapi yang rawan meletus. "Semuanya harus siap," kata Presiden.

Dalam living on the edge, kata Presiden, Indonesia yang merupakan negara kaya, juga memiliki kekurangan, yakni rawan bencana. Karena itu, masyarakat Indonesia harus akrab bahkan harus bisa mengubah musibah menjadi berkah.

Presiden mengingatkan agar masyarakat tidak mengkaitkan gempa yang kerap terjadi di Indonesia dengan takhayul, dengan mengkaitkan dirinya sebagai Presiden sebagai penyebab.

Presiden juga menilai, Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang potensial terkena musibah. Presiden mengibaratkan Sumatera Barat sebagai supermarket bencana, karena memiliki lima gunung api, potensi terhadap tsunami, dan longsor karena wilayahnya perbukitan.

Melemah

SRI Woro Harijono, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) menyesalkan adanya informasi akan gempa yang berpontensi terjadinya tsunami yang beredar di masyarakat. Sri menilai, spekulasi akan terjadinya gempa dari sejumlah ahli dan praktisi yang dikutip sejumlah media, hanya membuat masyarakat panik.

Makanya, Sri berbicara untuk meluruskan sejumlah spekulasi yang hanya meresahkan masyarakat tersebut. "Kasian kan masyarakat," katanya di Bengkulu Senin lalu.

Dia mengimbau agar masyarakat tidak percaya dengan sejumlah spekulasi yang memprediksi akan terjadi gempa susulan dengan kekuatan 9,0 skala richter seperti yang beredar lewat pemberitaan atau sejumlah pesan singkat (SMS). "Sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa secara ilmiah diterima untuk menentukan kapan gempa terjadi dan besarnya," jelas Sri menyakinkan.

"Bila ada informasi seperti itu dan bukan dari BMG, tidak benar," katanya sambil memaparkan data rekaman mengenai kekuatan gempa.

Sri mengharap agar media tidak memuat informasi mengenai besar dan di mana gempa akan terjadi karena memang belum ditentukan.

Menanggapi komentar sejumlah ahli dan pengamat yang memprediksi akan kemungkinan terjadi gempa susulan di Sumatera dan Jawa, Surono Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Geologi Departemen ESDM menilai, pernyataan tersebut sama sekali tidak berdasarkan kajian ilmiah dan hasil penelitian. "Itu suatu pendapat yang sangat spekulatif," katanya.

Jika ada pengamat atau peneliti gempa yang mengeluarkan pernyataan mengenai besarnya gempa, harus dicermati apa dasar perkiraannya.

Dasarnya apa? Negara kita adalah negara yang rawan gempa bumi dan memiliki gunung api. Jadi, jangan sampai masyarakat hanya diombang ambingkan oleh potensi. "Potensi itu bisa 0-100 persen. Bisa saja itu hanya 1 persen," uajrnya.

Gempa susulan memang masih terjadi. Masyarakat panik untuk menyelamatkan diri. Pada Selasa (18/9) gempa susulan masih dirasakan oleh warga Bengkulu dan Sumatera Barat. BMG Bengkulu melaporkan gempa berkekuatan 5,8 SR kembali menggoyang Bengkulu. Gempa susulan yang terjadi pukul 15.41 WIB berada pada kedalaman 96 Km barat laut Lais, Bengkulu Utara berada pada 3.2 Lintang Selatan (LS) dan 101.25 Bujur Timur (BT) dengan kedalaman 20 Km.

Sementara di Sumatera Barat, BMG Padang Panjang melaporkan terjadi gempa berkekuatan 5,9 SR pukul 15:41 WIB di kedalaman 10 km. Gempa dirasakan wrga di sepanjang Pesisir Selatan dan Kota Padang.

Di hari yang sama, BMG Bandung mengabarkan gempa bumi berkekuatan 5,1 SR mengguncang kawasan pesisir Tasikmalaya. Gempa terjadi sekitar pukul 05.37 WIB itu dirasakan oleh warga di kawasan Pasisir Pantai Selatan Tasikmalaya dalam dalam hitungan 3-4 detik.

Menurut Sri Woro, berdasarkan data statistik dari BMG, peluruhan gempa susulan, untuk gempa sebesar 7,9 SR yang terjadi pada 12 September lalu, masih terjadi selama dua minggu.

Namun, skalanya tidak besar. Makin lama, skalanya mengecil. "Kekuatannya antara 4 hingga 5,5 skala. richter. 'Kemungkinan bisa saja (terjadi), tapi tidak tahu kapan dan di mana,'' ujar Sri.

M. Yamin Panca Setia

Forum Tahunan APEC Kembali Digelar

Kesepakatan Jangan Sebatas di Atas Kertas

FORUM Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) kembali digelar. Pertemuan puncak KTT APEC yang digelar 8-9 September mendatang, akan dihadiri 21 pemimpin dunia seperti dari Indonesia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, China, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam.

Lebih dari 40 menteri, sekitar 400 pemimpin bisnis internasional, dan lebih dari 6.000 delegasi juga urun rembuk dalam pertemuan itu. Di bawah pengamanan yang super ketat karena dipastikan akan ramai dengan aksi demonstrasi, para pemimpin dunia akan berunding guna membahas sejumlah isu regional dan internasional.

Sejumlah isu yang akan dibahas mencangkup hambatan perdagangan, perubahan iklim, energi, reformasi ekonomi, terorisme, kesehatan dan emergensi flu burung dan penyakit menular, serta revitalisasi dan reformasi APEC.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan hadir dalam pertemuan tersebut. Selain menghadiri pertemuan forum kolektif bersama sejumlah pemimpin dunia, Presiden Yudhoyono dapat memanfaatkan momentum pertemuan bilateral dengan pemimpin dunia di sela-sela KTT APEC.

Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan kepala negara dan pemerintahan Amerika Serikat, Chile, Meksiko, Australia, Papua New Guinea, Cina, dan Korea Selatan di sela-sela KTT APEC.

Rencana pertemuan bilateral Kepala Negara dengan mitranya dari tujuh anggota ekonomi APEC itu disampaikan Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda. Namun, Menlu tidak merinci isu-isu yang akan dibahas oleh Presiden Yudhoyono dengan para mitranya tersebut.

Momentum pertemuan empat mata dengan para pemimpin dunia itu sejatinya dapat dimanfaatkan bagi Indonesia untuk lebih mengkongkretkan realisasi kerjasama bilateral di segala bidang dengan pemerintah negara bersangkutan.

Tanggal 8 September nanti, Presiden Yudhoyono dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat George W Bush di Sydney.

Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal mengatakan, pertemuan kedua pemimpin itu akan membahas kerjasama bilateral, regional dan internasional antara RI-AS.

Dino memastikan bahwa pertemuan empat mata Yudhoyono-Bush di sela-sela KTT APEC tersebut akan membahas isu perubahan iklim (climate change). Sejumlah pejabat pejabat senior Indonesia dan AS dikabarkan telah bertemu untuk mempersiapkan rencana pertemuan bilateral antara Yudhoyono dan Bush di sela-sela KTT APEC di Sydney. Jika pertemuan bilateral Presiden Yudhoyono dan Bush di sela-sela KTT APEC itu jadi, maka itu merupakan pertemuan kedua mereka setelah di Istana Bogor 20 November 2006.

Namun setidaknya, dalam pertemuan itu, tak sekedar isu perubahan iklim yang dibahas. Namun, Indonesia mendesak AS untuk memperluaskan kepentingan Indonesia terhadap AS. Dalam bidang perdagangan misalnya, AS sangat penting dan merupakan pasar yang besar. Statistik perdagangan Indonesia menunjukan 20 persen ekspor Indonesia dikirim ke AS. AS menjadi pasar strategis bagi produk Indonesia. Total nilai ekspor Indonesia ke AS Januari-April 2006 mencapai US$4,14 miliar mengalami kenaikan 8,37% dibanding periode yang sama pada 2005 yang hanya US$3,82 miliar.

Ekspor Indonesia ke AS pada Januari-April 2006 terdiri dari 2,09% produk migas dan 97,91% produk non-migas (pada Januari-April 2005 terdiri dari 3,16% produk migas dan 96,84% produk non-migas). Ekspor migas pada tahun 2006 tercatat senilai US$86,65 juta turun 27,57% dibanding tahun 2005 yaitu dari US$119,62 juta. Sedangkan ekspor non-migas Indonesia ke AS pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 9,53% dibanding tahun 2005, yakni dari US$3.695,05 juta menjadi US$4.049,21 juta.

Negara Paman Sam juga investor utama di sektor pertambangan. Demikian pula dalam bidang pertahanan, hampir 80 persen sistem persenjataan Indonesia dari AS.

Dalam konteks ini, Presiden Yudhoyono diharapkan dapat gencar melakukan lobi kepada Bush untuk mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah dan memperluas akses perdagangan produk Indonesia di AS, serta mengurangi sejumlah hambatan perdagangan di negaranya. Harus diketahui, AS adalah negara yang paling getol memvonis produk dari negara lain, khususnya Indonesia dengan dumping atau tuduhan pemberian subsidi dan melakukan praktik transshipment.

Presiden Yudhoyono juga diperkirakan akan menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia John Howard. "Pada Minggu, saya akan bertemu dengan Presiden Yudhoyono dan santap siang bersama Yudhoyono di Kirribilli," ujar Howard. Namun, Howard tidak menjelaskan isu apa yang akan dibahas.

Kemungkinan keduanya akan kembali menindaklanjuti pertemuan empat mata di Denpasar 27 Juli lalu.

Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin sepakat mengevaluasi berbagai kerjasama, misalnya Lombok Treaty, joint investment, free trade area, development corporation, climate change, serta seputar pertemuan APEC di Sydney, Australia, September 2007.

RI dan Australia memang telah melakukan berbagai kerjasama di bidang keamanan, penegakan hukum, terorisme, maritim, penanggulangan bencana alam yang kesemuanya tercakup dalam Lombok Treaty. Australia juga memberikan bantuan sebesar 10 juta dollar Australia kepada Indonesia, untuk penghijauan hutan.

Sementara dengan China, setidaknya pertemuan SBY dengan Perdana Menteri (PM) Republik Rakyat China Wen Jiabao untuk lebih mengkongretkan kerjasama bilateral di segala bidang. China amat berharap peran Indonesia dan telah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang memegang teguh pada kebijakan satu China (one China policy) terkait masalah hubungan antara China dan Taiwan.

Hubungan kedua negara tersebut selama beberapa tahun terakhir masih meregang terkait dengan aksi provokasi Chen Shui-bian, Presiden Taiwan dari Partai Progresif Demokrasi (DPP) yang ingin memisahkan negaranya dari wilayah China Daratan.

Beberapa waktu lalu, saat berkunjung ke Indonesia, Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi menyampaikan kepada Presiden Yudhoyono bahwa Pemerintah Tiongkok menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sikap pemerintah Indonesia untuk memegang teguh one china policy atau kebijakan satu Tiongkok. Jiechi juga mengatakan, China amat mengharap Indonesia sebagai negara besar di kawasan ASEAN dan Asia dan selaku anggota tidak tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dapat meningkatkan peranannya di gelanggang internasional.

Kedua negara juga sepakat akan meningkatkan intensitas kunjungan pejabat tinggi untuk berbagi informasi dan mendorong kemajuan kemitraan strategis, meningkatkan koordinasi dan koorperasi dalam masalah regional maupun internasional, meningkatkan kerjasama di bidang Iptek, kebudayaan, pendidikan dan meningkatkan kerjasama untuk meningkatkan hubungan di antara ASEAN-China.

Dengan Korea Selatan, Presiden diharapkan meningkatkan kerjasama di segala bidang seiring semakin mesranya hubungan kedua negara. Apalagi setelah Presiden Korea Selatan, Roh Moo Hyun memuji peran Indonesia yang berperan besar atas pembebasan 19 warga Korea Selatan di Afghanistan.

Juli lalu, Presiden juga melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan untuk merealisasikan kerjasama sekaligus mendeklarasikan kemitraan strategis, the strategic partnership dengan Korsel.

Kedua negara menyatakan akan proaktif merealisasi kesepakatan bahkan telah menemukan peluang-peluang baru, agenda-agenda baru dalam kerjasama seperti yang tercantum dalam naskah joint statement yang ditandatangani Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Korsel. Indonesia-Korsel juga komit untuk meningkatkan to double perdagangan dan investasi, tahunnya adalah 2012. Nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2006 sebesar US$10,7 miliar. Kedua negara mengharap pada 2012 nilai perdagangan dapat mencapai sebesar US$21 miliar.

Perubahan Iklim

Perubahan iklim (climate change) menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam pertemuan di APEC yang berlangsung di Sydney. Perubahan iklim akibat industrialisasi global harus menjadi isu global yang patut menjadi perhatian semua negara di dunia karena dampaknya telah dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia.

Indonesia agaknya mengerahkan segala upaya untuk membangun konsensus global untuk melakukan langkah kongkret mengatasi persoalan perubahan iklim. Sebagai negara yang terletak dikhatulistiwa dan negara kepulauan, Indonesia telah merasakan dampak negatif akibat perubahan iklim. Dengan garis pantai sepanjang 80 ribu km, perubahan iklim di Indonesia akan menyebabkan naiknya permukaan laut yang berakibat tenggelamnya 15 ribu-17 ribu pulau yang ada.

Perubahan iklim juga berdampak pada musim tanam, irigasi, ketersediaan air yang berpengaruh di sektor pertanian. Maka bagi Indonesia, persoalan perubahan iklim sangat penting dan sangat diperlukan kerjasama global karena udara tidak mengenal batas negara.

"Kita akan memperjuangkan strategi nasional dalam menanggapi climate change yang harus masuk dalam kesepakatan APEC, maupun kesepakatan dunia. Kita akan konsisten akan hal itu," tegas Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar di Istana Negara, Rabu (5/9).

Menurut Rachmat, Indonesia akan mengkaji persoalan perubahan iklim terkait dengan eksplorasi energi untuk menjawab kebutuhan penghuni dunia. "Energi juga tidak boleh dijadikan alasan biang keladi untuk membangun karena adanya emisi. Kalau Australia menggunakan energi efisiensi. Kita sangat setuju. Tetapi, jangan sampai energi mengurangi derap langkah pembangunan kita," ujarnya.

Rachmat menambahkan, Indonesia juga akan memperjuangkan soal kompensasi bagi negara yang memiliki hutan. Indonesia telah memiliki formula supaya mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang sebesar 10 dollar per hektar untuk menghindari kerusakan hutan. Dalam konsep yang diusulkan Indonesia, Rachmat mengatakan, Indonesia meminta dunia memberikan peluang baru yang lebih kepada negara pemilik hutan yakni diberikan keleluasan dalam mengambil dana global environment facility.

Indonesia mengusulkan agar negara maju turut bertanggungjawab atas reforestry hutan Indonesia yang sudah rusak. Urusan hutan harus menjadi tanggungan negara yang tidak mempunyai hutan yang telah menyumbang oksigen kepada dunia. Sejumlah negara selatan, sepakat dengan usulan Indonesia tersebut. Namun, negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia tidak tidak sepakat. Ada 180 negara yang mendukung usulan Indoensia itu, yang tidak mendukung cuma dua negara, yaitu AS dan Australia.

Bagi Indonesia, dalam menyikapi dampak perubahan iklim memandang perlu adanya pengurangan emisi gas rumah kaca dan harus dilengkapi dengan adanya kompensasi berupa ketersediaan teknologi yang baik melalui kerja sama yang produktif antara negara-negara berkembang dengan negara-negara industri maju. "Artinya, kita harus `balance` (berimbang) antara kebutuhan pasar dan tanggungjawab global," ujar Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Deplu RI, Salman Al-Farisi.
Indonesia sudah memiliki proposal yang menyerukan perlunya perlindungan terhadap terumbu karang dan sumberdaya kelautan sebagai bagian dari kerja sama dalam merespon perubahan iklim.
Australia yang meletakkan isu perubahan iklim ini dalam agenda utama, mengusulkan pendekatan baru yang jauh bertolak belakang dengan Kyoto Protocol, perjanjian internasional yang paling utama mengenai perubahan iklim.

Didukung AS, Australia beralasan bahwa Kyoto Protocol dirusak karena tidak adanya janji dari negara-negara berkembang seperti China dan India-untuk memiliki target yang sama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari negara industri.

Perdana Menteri John Howard mengharap para pemimpin APEC menyetujui untuk pertama kalinya bahwa sebuah perjanjian internasional yang baru harus memasukkan tujuan bersama untuk mengurangi buangan gas rumah kaca.
"Saya pun berharap para pemimpin APEC juga dapat menyetujui beberapa tindakan praktis untuk mencapai tujuan tersebut. Memperbaiki tingkat efisiensi energi di seluruh anggota APEC merupakan cara penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sembari mempertahankan daya saing ekonomi," katanya.
Sementara negara berkembang di pertemuan ini menahan tekanan dari AS dan Australia untuk menyetujui pernyataan yang akan mencakup target pengurangan emisi.

Mereka mengatakan pekerjaan mengenai perubahan iklim harus dimotori oleh PBB yang akan menjadi tuan rumah dari pertemuan di Bali, Desember mendatang.

Indonesia amat diharapkan perannya dalam menyatukan konsensus tentang perubahan iklim. AS sendiri gencar melakukan lobi untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia. Presiden Yudhoyono direncanakan akan bertemu empat mata dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Goerge W Bush di sela-sela pertemuan puncak KTT APEC di Sydney nanti. Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal memastikan bahwa pertemuan empat mata Yudhoyono-Bush tersebut akan membahas isu perubahan iklim (climate change).

Bagi Indonesia, isu tersebut sangat penting, dan AS sangat berinsiatif untuk membahasnya. AS juga berinisiatif untuk membahas isu perubahan iklim dalam pertemuan Major Economist di Washington DC, pada 27 September 2007.

"Ini adalah inisiatif AS, dan mereka mengundang Indonesia sebagai negara yang mempunyai peran penting dalam diplomasi perubahan iklim untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Masalah Avian Flu juga akan dibahas oleh Presiden Yudhoyono dan Bush," jelas Dino.

Dino menilai, inisiatif AS mengundang Indonesia pada pertemuan 27 September 2007 di Washington DC tersebut bukan merupakan upaya AS untuk menunda pertemuan global warning di Denpasar, Bali, Desember 2007 mendatang.

Menurut dia, Pejabat AS sendiri sudah berkomunikasi dan menyampaikan undangan ke pemerintah Indonesia agar pembahasan isu perubahan iklim disenergikan.

Indonesia sendiri, kata Dino, mengharap agar KTT APEC di Sydney membahas isu tersebut. Dia menilai, meski APEC bukan forum negosiasi, tetapi nanti akan dibahas masalah climate change dan akan ada deklarasi mengenai perubahan iklim. "Ini sangat menarik, karena melibatkan AS, China, Jepang dan negara besar yang memiliki peran penting dalam diplomasi perubahan iklim."

Setelah itu dilanjutkan dalam pertemuan di New York yang disponsori PBB dan pertemuan di Washington yang merupakan inisiatif AS. "Setelah itu di Bali. Itu semua ada sinergi yang merupakan bagian usaha global bersama untuk mencapai konsensus perubahan iklim sebagai tujuan bersama."

Menurut Dino, perbedaan pendapat antara negara-negara maju dengan negara berkembang dan negara-negara yang mempunyai hutan seperti Indonesia dan Malaysia terkait dengan pembahasan isu perubahan iklim, bukan berarti tidak dapat dijembatani. "Kita yakin sekali, dan kita akan terus berupaya agar di pertemuan Bali nanti akan tercipta suatu rezim global yang diikuti semua pihak."

Hal itu penting karena Kyoto Protocol tidak diikuti oleh negara-negara yang justru penting dalam pembahasan isu climate change terutama AS.

"Jadi, kita ingin setelah Bali akan ada suatu rezim climate change yang semua ikut, negara besar, negara yang punya hutan tropis dan negara berkembang. Setiap negara akan ikut andil dalam konsensus global tersebut. Dan kita harapkan ini bisa tercapai," kata Dino.

Reformasi APEC

APEC awalnya didirikan pada tahun 1989 untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kerjasama di kawasan Asia Pasifik.

Kerjasama di bidang ekonomi dianggap penting guna membangun kekuatan kolektif di kawasan pasifik mengingat perekonomian APEC sebesar 41 persen populasi dunia atau hampir setengah perdagangan dunia dan 56 persen produk domestik kotor global.

Di awal kelahirannya di Canberra, Australia pada tahun 1989, semua negara di kawasan Asia Pasifik begitu antusias dengan gagasan liberalisasi perdagangan. Dibentuknya APEC diharapkan dapat menjadi sarana untuk bahu membahu merealisasikan kerjasama ekonomi yang lebih nyata.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada 6-7 November 1989 itu, para menteri luar negeri dan perdagangan dari Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk membuat forum bersama yang diarahkan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat di kawasan Asia Pasifik.
Dalam pertemuan itu disepakati tiga tujuan yakni membangun dan memperkuat sistem perdagangan multilateral, meningkatkan saling ketergantungan dan kemakmuran para anggotanya, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Meski dalam pelaksanaan kesepakatan itu hanya berlandaskan pada prinsip-prinsip dialog terbuka, menghormati pandangan semua anggotanya, dan tidak ada komitmen mengikat, serta keputusan dibuat berdasarkan konsensus, APEC mampu mengurangi hambatan tarif dan hambatan perdagangan lain di seluruh kawasan sebagai tindaklanjut dari Cita-cita Bogor mengenai perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka, dengan perekonomian maju ditetapkan untuk mencapai ini pada 2010 dan perekonomian berkembang pada 2020.

Seiring perjalanannya yang kini menginjak usia 18 tahun, keanggotaan APEC yang melibatkan 21 perekonomian dari seluruh Cekung Pasifik, tak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan investasi. Namun, peran APEC meluas untuk menyikapi isu perang melawan terorisme, korupsi, dan penyakit. APEC memandang perlu untuk menyikapi isu terorisme karena persoalan gangguan keamanan itu berdampak bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota APEC.

Meluasnya garapan isu melawan teroris menguat setelah serangan teroris fantastis 11 September 2001 di Amerika Serikat. Dalam Pertemuan Hanoi juga disoroti secara khusus program senjata nuklir Korea Utara.

Secara spesifik para pemimpin APEC juga menyerukan upaya melawan penyakit seperti flu burung dan HIV/AIDS. Kesepakatan itu muncul setelah dunia digemparkan oleh penyebaran virus flu burung yang mematikan dan semakin banyaknya pengidap HIV/AIDS.

Kini, APEC digelar di Sydney Australia. Pertemuan puncak KTT APEC yang dihadiri kepala pemerintah digelar pada 8-9 September itu mengangkat tema Memperkuat Masyarakat APEC untuk Membangun Masa Depan Berkelanjutan.

Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC tersebut didahului oleh Pertemuan Menteri APEC

pada 5 dan 6 September 2007. Delegasi Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Hasil-hasil dari pertemuan di tingkat menteri ini akan disampaikan kepada para Pemimpin APEC.

Beberapa pencapaian (deliverables) APEC pada tahun 2007 itu antara lain, dukungan politis terhadap perundingan Doha Development Agenda, laporan Pejabat Senior mengenai penguatan integrasi ekonomi di kawasan, Trade Facilitation Action Plan II untuk menurunkan biaya transaksi sebesar 5% hingga tahun 2010, sebuah model Code of Conduct for Business dan Code of Conduct Principles for the Public and Private Sectors.

Dalam pertemuan itu juga disepakati penerapan APEC General and Area-Specific Transparency Standards, penyelesaian phase kedua kajian Enhancing Investment Liberalization and Facilitation in the Asia-Pacific Region: Reducing Behind-the-Border Barriers to Investment, prakarsa kerjasama HKI di bidang Patent Acquisition Procedures dan Best Practices Paper on Innovative Techniques for IPR Border

Enforcement, sejumlah prakarsa di bidang human security, UKM, SDM, konservasi sumber kelautan dan perikanan, serta kegiatan Economic and Technical Cooperation (ECOTECH) dan capacity building.

Namun, perlu juga dicatat, realisasi kongkret dari pertemuan APEC yang digelar tiap tahunn kenyataan pada umumnya hanya direalisasikan di atas kertas. Sementara realisasi nyata tersendat karena komitmen yang tidak mengikat.

Mohamed Ariff, Direktur the Malaysian Institute of Economic Research menilai skeptis terhadap APEC. Dia menilai, APEC tidak kunjung melaksanakan apa yang dibicarakan.

Padahal, jika kesepakatan itu direalisasikan, pengaruhnya sangat besar karena APEC merupakan gabungan kekuatan perdagangan 21 negara, yang hampir menjadi 50 persen kekuatan perdagangan global.

Tema yang dibahas pun terkesan basi. Dalam bidang perdagangan misalnya, perdebatan soal perlunya liberalisasi perdagangan dan perwujudan pasar bebas masih menjadi perdebatan alot di antara anggota APEC.

Sementara isu non-ekonomi masih didominasi persoalan terorisme. Namun, sejumlah hal yang relatif baru yang disesuaikan dengan perkembangan dunia adalah isu perubahan iklim, penanganan korupsi, dan penanganan wabah flu burung yang kian mengkhawatirkan.

Sebagian kalangan menilai semakin tak jelas arah APEC. Karena itu, perlu adanya revitalisasi agar APEC didorong ke arah yang lebih jelas, yaitu kemungkinan menjadi organisasi.

Menurut Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda, seluruh anggota Forum APEC memahami perlunya reformasi APEC dengan mengangkat direktur eksekutif APEC untuk mendukung kerja kesekretariatannya. Namun, Indonesia menginginkan adanya mekanisme yang jelas.

Menurut Menlu, pengangkatan executive director (direktur eksekutif) dalam rangka reformasi APEC ini umumnya diterima karena beban kerja APEC semakin besar.

"Hanya saja kita menginginkan adanya mekanisme pengangkatan dan aturan yang jelas," kata Hassan.

Masalah pengangkatan direktur eksekutif APEC sempat dibahas dalam pertemuan tingkat menteri (AMM) ke-19 APEC yang berlangsung dua hari sejak Rabu.

Menlu Wirajuda mengatakan, Indonesia cenderung menginginkan seorang profesional yang akan menduduki jabatan direktur eksekutif sekretariat APEC, namun ia mengenyampingkan kekhawatiran bahwa kehadiran direktur eksekutif APEC itu akan mengarahkan forum ini menjadi organisasi yang menghasilkan keputusan yang mengikat.

"Bagi Indonesia, APEC akan tetap seperti sekarang ini (forum yang keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak mengikat dan dibuat berdasarkan konsensus-red.). Ke depannya belum tahu," katanya.

Apapun alasannya, reformasi struktural APEC harus segera direalisasikan. APEC tidak hanya memfokuskan liberalisasi perdagangan, namun butuh perangkat sebagai sarana merealisasikan kesepakatan. Jadi, kesepakatan yang ada tak hanya direalisasikan di atas kertas balaka. Perangkat APEC ke depan diharapkan dapat mengukur indikator keberhasilan realisasi pencapaian Bogor Goals, dapat benar-benar dapat merealisasikan tema dari APEC tahun 2007 di Sydney yakni Memperkuat Masyarakat APEC untuk Membangun Masa Depan Berkelanjutan.

M. Yamin Panca Setia