Oposisi Politik ala Banteng Moncong Putih

Oposisi Politik ala Banteng Moncong Putih

PDIP masih belum juga mau menentukan sikap terhadap pemerintah. Mau koalisi kok malu-malu?
PRIA berambut lurus itu berkalikali mengerutkan keningnya sambil menegaskan PDIP ingin meluruskan pemberitaan.
Pram, demikian panggilan akrab Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung itu, saat itu tengah dibombardir pertanyaan wartawan yang tidak puas atas jawabannya soal sikap final partai berlambang banteng moncong putih itu, koalisi atau oposisi.

"Kalau dipolitisasi, kalimat yang jelas menjadi tidak jelas. Apa yang saya sampaikan itu tolong disampaikan apa adanya, tidak perlu ditafsirkan," kata Pram yang disambut derai tawa para wartawan, kemarin. Namun, Pram tidak ikut tertawa dan tetap dengan mimik wajah serius.

Kala itu, Pram ingin meluruskan dikotomi oposisi dan koalisi dengan menyatakan oposisi tidak dikenal dalam konstitusi. Menurutnya, itu rancu. "Kalau oposisi kenapa bupati/wali kota didominasi PDIP?" tukasnya.

Kalimat Pram itu ada benarnya karena dalam sistem presidensial tidak dikenal istilah oposisi. Namun, ia mungkin harus kembali mengingat amanat kongres di Bali pada 2005 saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri gagal menjadi presiden pada Pemilihan Presiden 2004, memutuskan PDIP berposisi sebagai partai penyeimbang, pengontrol pemerintah, dan tidak berada dalam kabinet.

Kini, setelah kembali gagal membawa Megawati menjadi presiden, sikap tegas PDIP itu justru mengendur. "PDIP menyatakan diri sebagai partai penyeimbang. Kalau ada kader PDIP yang ditunjuk jadi menteri, harus atas persetujuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri," ujar Pram.

Ada apa di balik metamorfosis politik PDIP itu? Guru besar ilmu politik UI Maswadi Rauf yakin bahwa PDIP tidak mau berkoalisi. "Yang mau itu (berkoalisi) Taufiq Kiemas.
SBY tak perlu menunggu sikap PDIP. Kalau sudah menjanjikan tanggal 21 akan umumkan kabinet, ya umumkan saja.
Sikap SBY yang menunggu ini membuat para calon menteri itu stres. Bisa saja sudah ikut pemeriksaan kesehatan di RSPAD, tapi tidak jadi menteri nanti," katanya.

Menurut Maswadi, telah terjadi silang pendapat yang sangat tajam antara Taufiq Kiemas dan Megawati. "Sikap Taufiq tidak serta-merta mengubah sikap Megawati karena itu kewenangan Megawati sebagai ketua umum. Mungkin karena beda pendapat itu yang membuat Megawati tidak mengumumkan langsung sikap tegas PDIP. Kalau diumum- kan, nan- ti Taufiq m e n - j a d i malu dan bisa berdampak pada hubungan suami-isteri.

Memang tidak harus diumum kan mau oposisi atau tidak, tapi posisi PDIP di luar kabinet sudah menunjukkan opo sisi. Sikap oposisi adalah ben tuk check and balances yang mengawasi pemerintah," tuturnya.

Analisis Maswadi i t u d i b a n t a h t e g a s oleh anggota Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Sabam Sirait. Ia menjelaskan, tidak ada perpecahan di tubuh PDIP. "Kami tetap solid. Ka lau soal beda pendapat atau sikap, itu bisa saja terjadi.

Namun, Rakernas PDIP sudah menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum untuk menentukan sikap partai terhadap pemerintah saat ini," ujarnya.

Namun, seorang petinggi DPP PDIP mencoba bicara apa adanya. Saat ini telah terjadi perbedaan pendapat yang tajam di tingkat petinggi partai soal sikap akhir PDIP.

Beberapa petinggi mengkhawatirkan sikap frontal dan oposisi terhadap pemerintah akan membahayakan posisi para kepala daerah yang berasal dari PDIP.

Keadaan itu diperparah dengan keinginan pribadi Taufiq Kiemas yang ingin membalas jasa Partai Demokrat yang telah menjadikannya sebagai Ketua MPR. TK--panggilan akrab dari Taufiq--berkeinginan koalisi sebagai bentuk balas jasa tersebut.

Ketua DPP PDIP yang juga putri Megawati, Puan Maharani, membantah ada per pecahan antara ayah dan ibunya terkait dengan sikap koalisi atau opo sisi. "Beda pendapat itu di mana saja bisa terjadi, tapi tidak ada perpecahan," katanya.

Di kesempatan berbeda, Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo menyayangkan polemik yang masih berkembang soal sikap tegas PDIP.

Ia menerangkan bahwa sikap PDIP yang tidak mem beri keputusan, apakah akan bergabung atau tidak dengan pemerintahan, sebenarnya sudah terjawab.

"Diamnya Ibu Mega sebe narnya sudah sebuah jawaban. Tapi kita tunggu saja, apa nanti pernyataan re s m i n y a , " ujar Ganjar.

Ganjar menyebut kan jika nantinya PDIP secara resmi menya takan berada di luar pemerintahan, Sumber: Dok MI Grafis: CAKSONO partainya akan mem perbaiki kualitas dari daya kritisnya.

"Kita tidak kapok beroposisi.

Kita juga akan terus memberi pembelajaran politik yang lebih baik kepada rakyat," ujarnya.(*/P-4) ken@mediaindonesia.com 19 Oktober Secara organisatoris PDIP belum menyatakan sikap untuk bergabung atau oposisi.
PDIP mungkin akan mengambil posisi tetap berada di luar pemerintahan narny ja 15 Oktober Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas tetap membuka peluang untuk bergabung dalam kekuasaan. Ia mengatakan, bila diminta, PDIP siap memberikan kadernya menjadi menteri atas nama kepentingan bangsa dan negara. "Siapa pun tak dapat melarang, termasuk Megawati."

Sumber: Dok MI Grafis: CAKSONO par 14 Oktober Godaan kekuasaan menghinggapi PDIP. Terdapat dua arus besar di partai banteng moncong putih itu. Pertama, kubu Megawati yang menghendaki tetap menjadi partai mandiri dan menjaga jarak dengan kekuasaan. Kedua, kubu Taufiq Kiemas yang cenderung membuka pintu kompromi dan dialog dengan penguasa Sikap PDIP 13 Mei Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP menolak untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Oleh Kennorton Hutasoit.
Sumber: Media Indonesia.